Grand Desain Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019

Salah satu program/kegiatan untuk mendukung program percepatan pembangunan daerah tertinggal selama RPJMN II (Tahun 2010-2014) yaitu program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dan/ atau PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK) dan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT) atau lebih dikenal juga dengan Bedah Desa.
Program P2DTK dan P2KPT merupakan instrumen utama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan guna mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Pelaksanaan P2KPT dengan pendekatan kewilayahan memerlukan integrasi, sinergi dan harmonisasi antar sektor terkait agar dapat berfungsi lebih efektif dan efisien. Program P2DTK diinisiasi pada tahun 2005 dan dilaksanakan dari tahun 2006 serta berakhir pada tahun 2012, sedangkan kegiatan P2KPT diinisiasi pada tahun 2010 dan dilaksanakan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 ini.
Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa isu strategis yang belum terpecahkan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan kawasan perdesaan selama ini terutama terkait antara lain:
1) Belum terlaksananya sinergi lokus dan fokus terutama dengan kegiatan internal di lingkungan KPDT yang sifatnya sektoral terutama kegiatan (produk unggulan kabupaten sehinggaa menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan berjalan dengan kaki sebelah (tidak sempurna) dimana pada akhirnya hasil yang didapatkan belum optimal;
2) Belum semua lokasi kawasan perdesaan memiliki Rencana Induk Kawasan Perdesaan Terpadu (Masterplan), Rencana Aksi dan Rencana Investasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan belum terarah.
3) Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dimana salah satu isi pasalnya adalah terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan sehingga perlu segera ditindalanjuti dengan kebijakan teknis dan dokumen operasionalnya.
4) Disamping itu, Asisten Deputi Urusan Perdesaan sendiri sampai saat ini belum memiliki grand design dan roadmap untuk menjadi acuan bagi daerah dalam membuat grand strategy dan rencana aksi daerah untuk pengembangan kawasan perdesaan di daerahnya.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk memberikan arah bagi percepatan pembangunan kawasan perdesaan kedepannya, maka perlu dilakukan penyusunan Grand Design dan RoadmapPengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019.
Grand Design dan Roadmap ini memuat hal-hal berikut:
1) Pendahuluan;
2) Pendekatan dan Metodologi;
3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4) Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5) Grand Design Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tahun 2015-2019; dan
6) Road map Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tahun 2015-2019.
Grand Design dan Roadmap ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan khususnya Keasdepan Urusan Perdesaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDT2) maupun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Kawasan Perdesaan.Grand Desain Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s