EKONOMI SYARIAH DAN RPJMN 2015-2019

EKONOMI SYARIAH DAN RPJMN 2015-2019
Oleh : Sasli Rais, SE, MSi*)

PENGANTAR
Momentum perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara dejure dan defacto telah dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, berarti sudah hampir 22 tahun proses perjuangan umat muslim baik yang berkecimpung di dunia akademis, pemerintahan, lembaga keuangan bank dan non perbankan, politik maupun sosial ekonomi masyarakat dalam rangka menegakkan dan menancapkan tonggak ekonomi syariah di Indonesia.

Seperempat abad usia perjuangan untuk menegakkan ekonomi syariah tersebut (kurun waktu 1992 – 2014), bukan merupakan waktu yang relatif singkat. Hal ini dikarenakan dalam tempo tersebut, sudah ada 6 kali pergantian Presiden Republik Indonesia -dari Ir. Sukarno, Jenderal Soeharto, Prof. Dr. Burhanuddin Jusuf Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri dan Dr. Susilo Bambang Yudoyono.
Kalau mau jujur, keterlambatan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas salah satunya adalah belum adanya dukungan secara penuh pemerintah dari awalnya. Hal ini terlihat dari belum diakomodirnya secara jelas dan tegas terhadap dukungan bagi ekonomi syariah di Indonesia dengan memasukkannya dalam dokumen rencana pembangunan pemerintah nasional pada masa penggunaan dokumen era garis-garis besar haluan Negara (GBHN) maupun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, RPJMN I (2004-2009) dan RPJMN II (2010-2014) – ternyata hal ini bukan hanya di tingkat pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

TAHUN POLITIK, TAHUN HARAPAN
Tahun 2014 ini merupakan tahun politik, sehingga kita dihadapkan pada hingar-bingar kampanye calon anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, baik berasal dari unsur partai maupun independen, dan ditutup dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan dilengkapi penyusunan struktur menteri periode 2015-2019. Kita dihadapkan pada asal usul anggota legislatif dari berbagai macam latarbelakang pendidikan, strata sosial, budaya, maupun idiologi politiknya. Dalam kondisi saat ini, sepertinya tidak ada yang dapat menyatukan kepentingan dan kebutuhan untuk pengembangan ekonomi syariah ke depannya kecuali karena kita sesama Muslim. Sementara ini tidak ada satu partai pun yang dapat dijadikan ‘anutan’ bagi umat Islam di Indonesia ini termasuk yang telah mengklaim sebagai partai Islam sekalipun.
Saat ini, justru harapan kita seharusnya lebih difokuskan pada bagaimana ‘kepentingan dan kebutuhan’ terhadap pengembangan ekonomi Islam itu menjadi hal penting bagi proses pembangunan nasional ke depannya.

EKONOMI SYARIAH vs PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Saat ini, semua kementerian/lembaga sudah merancang (kebijakan, sasaran, program, kegiatan) untuk masukan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) III Tahun 2015-2019. Selanjutnya kementerian negara perencanaan pembangunan nasional (PPN)/BAPPENAS mengkoordinasikan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 ini, dengan membuat alternatif draft RPJMN dengan melihat calon-calon presiden dan wakil presiden yang akan maju pada pemilian presiden pada tahun 2014 ini. sehingga diharapkan pada saat terpilih presiden nanti maka draft RPJMN sudah siap untuk digunakan oleh Presidan dan Wakil Presiden RI terpilih dengan menyesuaikan dengan visi dan misi yang disampaikan pada saat mencalonkan diri jadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Bagan 1:

Alur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bagan 1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2014

Mestinya, justru bagi kita yang terpenting sudah bukan lagi siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden tetapi bagaimana pada saat mempersiapkan draft RPJMN 2015-2019 ini, dimana sasaran yang telah ditetapkan adalah “memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK”. Hal ini dikarenakan masih ada waktu yang cukup panjang bagi pelaku ekonomi syariah merencanakan tindakan sampai dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dikeluarkannya Peraturan Presiden terkait RPJMN 2015-2019 ini. Karena, alangkah naifnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang dengan lebih cepat lagi apabila tidak ada sepatahkata pun dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang menuliskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jangan sampai terjadi lagi sebagaimana pada pemerintah tahun 2010-2014, dimana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum menjadi program prioritas presiden terpilih dan sasaran prioritas pembangunan nasional serta kebijakan dan strategi pembangunan nasional sehingga tidak ditemukan sepatahkata pun yang secara langsung tertulis dalam RPJMN 2010-2014 terkait pengembangan ekonomi dan keungan syariah. Justru kalimat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah baru ditemukan pada dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2013 dan 2014 pada Bab Ekonomi dimana hal ini pun hanya menyangkut isu ‘perbankan syariah’, sedangkan isu yang lainnya tidak secara jelas seperti pengembangan lembaga non perbankan syariah sehingga sebenarnya apabila ada dalam implementasinya lebih pun sifatnya masih sepotong-sepotong, seperti lahirnya UU Perbankan, Koperasi, sedangkan RUU perubahan tentang Asuransi, Pengelolaan Ibadah Haji, Keuangan Negara dan RUU Pegadaian, Jaminan Produk Halal sampai dengan Pertembakauan dan Minuman Keras masih terganjal di prolegnas DPR RI.

PENUTUP
Marilah kita bersama-sama, baik yang terjun pada dunia pemerintahan, akademisi, perbankan, praktisi bisnis sudah harus mulai mendekat kepada kementerian/lembaga terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia seperti Bappenas, Kemenkeu, Kementerian Agama, Kemendiknas, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, dsb sehingga target awal memasukkan isu ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJMN 2015-2019 dapat tercapai termasuk isu Sub Bab tersendiri pada Bab Ekonomi dimana didalamnya dapat dimuat penyusunan rancangan undang-undang Ekonomi Syariah sebagai payung hukum untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kedepannya.

Hal ini diharapkan dapat mendukung blue print (grand desain) dan action plan yang telah dibuat oleh lembaga terkait untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan langkah mudah pada saat nanti memasukkannya pada RPJP tahap selanjutnya (tahun 2026-2050). Pada akhirnya, setiap ada kebijakan baru pemerintah terkait segala hal yang mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki payung hukum yang kuat dan tidak menjadi perdebatan yang berarti dalam proses pengambilan kebijakan baik di dewan maupun di pemerintah sendiri.

Wallahu’alambissawab….

*) Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Program pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Dosen Tetap pada STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s