SOAL UAS Pengantar Ekonomi Pembangunan

Assalaamu’alaikum Wr.Wb

Berikut, soal ujian tengah semester (UAS) mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan, semester genap tahun 2015/2016….

Silahkan download di sini…160702_Soal UAS MK Pengantar Ekonomi Pembangunan, STIE PBM

Jawaban ditunggu paling lambat pada hari Selasa, 02 Agustus pada pukul 18.30 WIB melalui alamat email: sasli2014@gmail.com

Selamat belajar dan mengerjakan dengan baik dan jujur….

Dosen Pembina Mata Kuliah,

Sasli Rais, SE, MSi

MI Muhammadiyah ikut Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2016 se Kec Cipayung, Depok

Kompetisi antar siswa, antar sekolah terutama di tingkat madrasah bukan semata-mata dijadikan sebagai ajang cari juara, tetapi lebih dari itu. Kompetisi siswa bukan hanya diuji kemampuan intelektualnya tetapi juga bagaimana kemampuan mental siswa dalam menghadapi kompetisi yang sedang diikutinya. Bagaimana siswa dilatih untuk berpikir nalar, berlatih sabar, berlatih ketelitian, berlatih berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar sekolahnya. Jadi, juara kompetisi hanya sebagai media menjaring siswa terbaik dari yang terbaik di sekolahnya masing-masing.

Oleh karena itu, siswa yang tidak menjadi juara di kompetisi antar sekolah ini, pada hakikatnya dia tetap menjadi juara karenanya pihak sekolah asal harus tetap memberikan penghargaan terhadap siswa-siswa yang ikut kompetisi antar sekolah ini. kegagalan dan keberhasilan anak didiknya merupakan sarana pemicu untuk memperbaiki diri, bahwa ternyata masih ada kekurangan internal sekolah yang menjadi media siswa melakukan proses belajar – mengajar selama ini. Ada yang perlu dibenahi dalam manajemen sekokah, perlu ditingkatkan kemampuan guru-guru bidangnya, ada yang perlu ditingkatkan cara mengajar gurunya, ada yang perlu diperbaiki sarana prasarana phisik yang ada meskipun tidak harus memberikan sesuatu yang baru kepada siswa didiknya,

Guru sebaga pendidik yang baik harus legowo menerima kritik dari siswa yang kritis untuk perbaiki diri, jangan langsung menyalahkan siswa yang kritis ini tetapi harus diarahkan pada hal yang positif karena pada dasarnya siswa kritis terhadap kemampuan dan sikap guru dalam memberikan proses belajar mengajar pada hakikatnya menjadi pembelajaran seluruh siswa yang ada, sekolah harus terbuka dalam mengelola sekolah baik kepada orang tua maupun siswa karena hal ini sebagai pembelajaran agar tidak terjadi kecurangan dan siswa akan mengingat-ingat hal ini untuk tidak melakukan kecurangan meskipun sekecil apapun yang Allah SWT pun marah apabila hambanya melakukan hal tersebut.

Jadi hasil kompetisi antar sekolah ini harus menjadi perenungan diri piminan madrasah, bahwa masih ada kekurangan selama ini yang ada di sekolah dari A sampai Z, termasuk dalam mempersiapkan anak didiknya untuk ikut serta dalam mengikuti ajang Kompetisi Sains Madrasah (KSM) pada tahun 2016 sekarang, yang diadakan Madarasah Ibtidaiyyah Sirojul Athfal 1, Cipayung.

MI Muhammadiyah 2, sebagai bagian dari madrasah yang ada di Kecamatan Cipayung juga mengirimkan 3 (tiga0 perwakilan siswanya ke KSM 2016 ini. Mahmoud Nuuramin Rais (Bidang Ilmu Pengetahuan Alam), Alfun (Bidang Matematika), dan Bidang Pendidikan Agama Islam. Hal menarik dalam KSM 2016 ini, bukan hanya bidang yang diikuti siswa saja yang dikompetisikan tetapi semua siswa diuji juga kemampuan dan pemahaman keagamaannya termasuk membaca ayat Suci al-Qur’an.

Pada KSM 2016 ini, dari 3 (tiga0 bidang yang dikompetisikan ternyata MI Muhammadiyah 2 baru mampu meraih Juara III untuk Bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan diwakili oleh Mahmoud Nuuramin Rais (siswa kelas IV, MI Muhammadiyah 2). Sedangkan Juara Umum diraih tuan rumah MI Sirojul Athfal 1 dengan meraih juara I (Bidang Matematika dan PAI) dan juara II (Bidang IPA).

20160409_140518

Mahmoud Nuuramin Rais (sebelah kiri), sebagai salah satu dari Tiga Perwakilan Siswa MI Muhammadiyah 2, Depok

20160409_151146 20160409_151122

Mahmoud Nuuramin Rais (nomor dua dari kanan), dari MI Muhammadiyah 2, Depok menerima hadiah Juara III, Bidang Ilmu Pengetahuan Alam dalam KSM 2016 di MI Sirojul Athfal 1, Cipayung – Kota Depok

20160409_151359

Mahmoud Nuuramin Rais (tengah), berphoto bersama 2 (dua) teman perwakilan dari MI Muhammadiyah 2, Depok didampingi Ibu Guru Pendamping, Ibu Neneng Kurniasih, SPd (sebelah kiri) dan Ibunya, Attik Roofiah, SPi (sebelah kanan) sebelum meninggalkan lokasi KSM 2016.

Selamat Mahmoud Nuuramin Rais, Selamat Dewan Guru dan Mi Muhammadiyah 2, Depok dan Selamat Ibu Attik Roofiah yang selalu setia mendampingi proses belajar putranya. Semoga Tahun Depan Dapat Lebih Baik Lagi…..

Man Jadda Wa Jada”Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan menikmati hasilnya”

Citayam, Bogor : Senin, 11 Maret 2016

Grand Desain Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019

Salah satu program/kegiatan untuk mendukung program percepatan pembangunan daerah tertinggal selama RPJMN II (Tahun 2010-2014) yaitu program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dan/ atau PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK) dan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT) atau lebih dikenal juga dengan Bedah Desa.
Program P2DTK dan P2KPT merupakan instrumen utama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan guna mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Pelaksanaan P2KPT dengan pendekatan kewilayahan memerlukan integrasi, sinergi dan harmonisasi antar sektor terkait agar dapat berfungsi lebih efektif dan efisien. Program P2DTK diinisiasi pada tahun 2005 dan dilaksanakan dari tahun 2006 serta berakhir pada tahun 2012, sedangkan kegiatan P2KPT diinisiasi pada tahun 2010 dan dilaksanakan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 ini.
Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa isu strategis yang belum terpecahkan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan kawasan perdesaan selama ini terutama terkait antara lain:
1) Belum terlaksananya sinergi lokus dan fokus terutama dengan kegiatan internal di lingkungan KPDT yang sifatnya sektoral terutama kegiatan (produk unggulan kabupaten sehinggaa menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan berjalan dengan kaki sebelah (tidak sempurna) dimana pada akhirnya hasil yang didapatkan belum optimal;
2) Belum semua lokasi kawasan perdesaan memiliki Rencana Induk Kawasan Perdesaan Terpadu (Masterplan), Rencana Aksi dan Rencana Investasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan belum terarah.
3) Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dimana salah satu isi pasalnya adalah terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan sehingga perlu segera ditindalanjuti dengan kebijakan teknis dan dokumen operasionalnya.
4) Disamping itu, Asisten Deputi Urusan Perdesaan sendiri sampai saat ini belum memiliki grand design dan roadmap untuk menjadi acuan bagi daerah dalam membuat grand strategy dan rencana aksi daerah untuk pengembangan kawasan perdesaan di daerahnya.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk memberikan arah bagi percepatan pembangunan kawasan perdesaan kedepannya, maka perlu dilakukan penyusunan Grand Design dan RoadmapPengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019.
Grand Design dan Roadmap ini memuat hal-hal berikut:
1) Pendahuluan;
2) Pendekatan dan Metodologi;
3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4) Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5) Grand Design Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tahun 2015-2019; dan
6) Road map Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tahun 2015-2019.
Grand Design dan Roadmap ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan khususnya Keasdepan Urusan Perdesaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDT2) maupun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Kawasan Perdesaan.Grand Desain Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019

Nuris Mengikuti Kompetisi Sains Madrasah 2015

Masyarakat sudah tidak lagi menjadikan madrasah (sekolah khusus agama) sebagai media pendidikan kelas 2 (alternatif saja), tetapi sudah menjadi lembaga pendidikan utama bagi orang tua untuk menitipkan anaknya dalam rangka proses mencari ilmu kehidupan. Lulusan madrasah sudah dapat disejajarkan dengan lulusan sekolah umum bahkan madrasah memiliki nilai PLUS dibandingkan dengan sekolah umum. Lulusan madrasah lebih mudah beradaptasi apabila telah masuk jenjang sekolah umum termasuk Perguruan Tinggi, sedangkan lulusan sekolah umum kemungkinan cukup sulit untuk segera beradaptasi karena adanya materi pelajaran yang bermuatan “keagamaan” Islam. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita selalu bangga menjadi siswa madrasah.

Siswa madrasah harus selalu berproses melakukan pembelajaran secara baik dan benar. Siswa madrasah tidak boleh puas dengan mendapatkan ilmu dalam proses belajar di internal madrasah yang menjadi lembaga belajarnya. Namun, siswa madrasah perlu juga mengikuti kegiatan pembelaran di luar aktivitas proses belajar rutin di lembaganya. Salah satunya, melalui pelibatan siswa madrasah dalam ajang-ajang kegiatan di luar, dimana salah satunya melalui keikutsertaannya dalam ajang seperti Kompetisi Sains Madrasah.

Kta “kompetisi”, dapat diartikan ‘bersaing, berlomba, bertanding dengan cara yang sehat’. Kompetisi harus dimaknai sebagai ajang “pembelajaran bagi siswa” yang ikut serta, jangan sampai kompetisi lebih dimaknai sebagai ajang ‘menang dan kalah’. Kalau dimaknai seperti ini, maka kompetisi hanya untuk dijadikan ajang “prestis” individu dan lembaga sekolah. Dengan ‘kompetisi’ dimaknai media pembelajaran siswa, maka tidak hanya siswa yang ikut saja yang melakukan pembelajaran tetapi para pendidik (Catatan: kata pengajar tidak dipakai dalam tulisan ini karena maknanya menjadikan guru madrasah hanya seperti robot, yaitu datang, absen, kasih materi, tugas kelas dan PR), lembaga juga secara langsung terlibat dalam kompetisi “pembelajaran” ini. Bagaimana para pendidik memberikan oritentasi dan arahan kepada siswa untuk persiapan ikut kompetisi, memberikan motivasi agar siswa memiliki kemantapan dan orientasi yang benar terkait niatan ikut kompetisi, bagaimana guru pendamping berperan terus selama proses kompetisi berlangsung sehingga siswa dapat bersemangat selama mengikuti kompetisi sains, bagaimana lembaga madrasah asal sekolah mempersiapkan administrasi siswa yang akan ikut kompetisi sains, manajamen panitia kompetisi agar pelaksanaannya dapat lancar dan berhasil  dengan didukung lembaga sekolah yang dijadikan sebagai tempat kompetisi sains, dan sekaligus kompetisi ini dijadikan ajang evaluasi atas proses pembelajaran siswa yang ada di lembaga sekolahnya masing-masing selama ini, apakah sudah cukup berhasil atau sebaliknya.

Dalam rangka pelaksanaan kompetisi tersebut, maka Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM 2), Kota Depok mengutus anak didiknya mulai kelas 1 sampai dengan kelas VI untuk berpartisipasi dalam Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2015 yang dilaksanakan di MI Sirodjul Athfal 3, Kecamatan Cipayung, Kota Depok pada 14 Maret 2015. KSM 2015 ini meliputi Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung) 1,2,3; Bidang IPA, Matematika dan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Mahmoud Nuuramin Rais (Nuris) mewakili MIM 2, Depok untuk mengikuti kompetisi Calistung 3. Namun, sebagai peserta yang mengikuti KSM untuk kedua kalinya. Terlihat ada perbedaan kondisi psikoligis dia selama mengikut proses KSM 2015 ini. Dia lebih rileks mengikutinya, meskipun kondisi badannya sudah hampir 2 minggu ini kurang sehat sampai hari H pelaksanaan KSM 2015. Namun, kondisi seperti ini yang kami anggap cukup bagus. Hal ini, kemungkinan dia sudah mendapatkan arahan dari guru Pendamping (pak Rahmad) terkait motivasi untuk mengikuti KSM tahun ini.

foto0223Gambar Atas: Nuris (tengah) sedang mengikuti acara pembukaan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2015

foto0225 Gambar Atas: Nuris sedang santai bersama ibunya (Attik Roofiah, SPi) dan teman siswa lainnya dari MIM 2, Depok (Fahri, Diniyah, Aqila, Inayah, Jundi) paska mengikuti materi tahap I, KSM 2015..

Meskipun, hasilnya di luar dugaan bagi guru Pendamping dan orang tua siswa. Hal ini dikarenakan peserta siswa dari MIM 2, Depok yang mengikuti KSM Tahun 2015 ini tidak ada satu pun yang berhasil menjadi peserta terbaik. Namun, kembali pada tulisan ini bahwa KSM ini sebagai media pembelajaran bersama. Oleh karena itu, capaian atas siswa MIM 2, Depok pada KSM 2015 ini tidak perlu bahwa hal ini dianggap sebagai kegagalan proses belajar mengajar di madrasah, karenanya kita seharusnya lebih merenungkan bersama internal MIM 2, Depok mengapa hal ini dapat terjadi, apakah cara pimpinan madrasah yang keliru dalam proses memimpin sebuah lembaga pendidikan Islam selama ini, apakah guru sebagai pendidik yang kurang optimal dalam bertugas, apakah orang tua kurang memberikan dukungan dalam proses belajar anaknya, atau kah apakah sarana prasarana yang kurang mendukung dalam kegiatan proses pembelajaran siswa selama ini.

Oleh karenanya, kita menatap kedepan bagaimana MIM 2, Depok lebih memperhatikan pada: 1) Menyusun (revisi) kembali terhadap Rencana Kerja Sekolah dengan melibatkan semua pihak (guru, komite sekolah, pihak yayasan) agar RKS yang dihasilkan betul-betul sebagai dokumen yang dikerjakan bersama bukan buatan perorangan; 2) Pola pengelolaan proses belajar mengajar siswa, apakah sudah melibatkan semua dewan guru, komite sekolah sehingga ada proses musyawarah dalam setiap pengambilan kebijakan terkait siswa didik sehingga merasa memiliki terhadap kebijakan yang telah diambil tersebut dan jangan bertindak otoriter karena lembaga adalah milik bersama bukan perusahaan milik individu dengan target sasarannya lebih kepada keuntungan materi, tetapi madrasah lebih pada pencapaian target sasaran siswa yang memiliki kualitas keilmuan dan prilaku yang baik; 3) Perlu ada evaluasi secara rutin (bulan/triwulan/tahunan) karena kegiatannya evaluasi maka perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan (guru, komite sekolah, yayasan) sehinga solusi yang dihasilkan memberikan yang terbaik; 4) Libatkan secara aktif Komite Sekolah karena keberadaannya sudah ada payung hukumnya untuk terlibat mulai dari perencanaan sampai evaluasi terhadap proses belajar mengajar siswa di sebuah lembaga sekolah; 5) Keterbukaan dalam setiap hal terkait pengelolaan keuangan, karena masalah keuangan ini merupakan masalah yang sangat “RISKAN”, apabila sedikit saja ditutupi maka dampaknya akan sangat luas terkait ketidakpercayaan lagi kepada madrasah, dan 5) Dampak lebih lanjut adalah apakah masih ada orang tua yang mau menitipkan putra/putri nya, dengan kondisi madrasah yang kurang kondusif menunjang proses belajar mengajar (pemimpin otoriter, guru seperti robot bukan pendidik, ketidaktransfaranan pengelolaan keuangan, dsb); dan terakhir 6) Harus dilakukan reorientasi kembali terhadap visi, misi, tujuan keberadaan suatu madrasah dalam melahirkan generasi Islam yang militan, intelektual, berakhlak mulia, iaman yang kokoh dan bertaqwa.

Mari merenung, dikerjakan dan istiqomah melaksanakannya. Jangan pernah terjadi lagi kondisi di atas karena kejadian yang terjadi berulang-ulang itu bukan kesalahan akibat lupa tetapi suatu kesengajaan.

Wallahu’alambisawaab….

 

 

 

 

 

 

 

Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2014 se Kec Cipayung, Depok

Dalam setiap proses pembelajaran siswa baik tingkat sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/ MI), sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah (SMP/ MTs) maupun sekolah menengah atas/ madrasah aliyah (SMA/ MA), maka perlu alat ukur evaluasi atas segala proses pembelajaran yang selama ini telah dilaksanakan oleh pihak lembaga pendidikan termasuk MI sebagai ujian kemampuan peserta didik selama ini, dimana salah satunya melalui kompetisi (lomba) bidang studi. Ujian itu, apakah yang dilaksanakan rutin oleh internal sekolah baik yang sifatnya formal berdasarkan aturan yang telah menjadi ketentuan pusat atau pun yang sifatnya non formal berdasarkan kebijakan masing-masing sekolah. Salah satu ujian yang sifatnya rutin dan non formal dilaksanakan oleh lembaga pendidikan lainya adalah lomba yang bersifat akademis yang diselenggarakan oleh pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam rangka proses evaluasi tersebut maka Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Muhammadiyah 2, Kecamatan Cipayung, Depok mengutus salah satu perwakilan dari kelas dua (2) yaitu Mahmoud Nuuramin Rais ( Nuris ) untuk mengikuti Kompetisi Sains Madrasah (Membaca, Menulis dan Berhitung / CALISTUNG) se-Kecamatan Cipayung, Depok Tahun 2014 disamping perwakilan dari kelas 1, 3 sd 6 untuk mengikuti lomba pada bidang lainnya. Lomba ini diadakan pada hari Rabu, 30 April 2014 di MI Sirojul Athfal 3, Cipayung-Depok.

Juara II, Lomba CALISTUNG tingkat Madrasah Ibtidaiyah se Kec Cipayung, Depok 30 April 2014Gambar: Nuris didampingi Ibunya (Attik Roofiah, SPi) dan Ibu Gurunya (Rohmah Nur, S.Pd sesaat menerima Medali Juara II pada hari Kamis, 15 Mei 2014 kemarin.

Ternyata tidak salah, MI Muhammadiyah 2 mengutus Mahmoud Nuramin Rais dalam mengikuti Kompetisi Sains Madrasah ini, terbukti dengan keberhasilannya mendapatkan JUARA II. Mahmoud juga merupakan peringkat I saat kelas kelas 1 dan kelas 2 saat ini.Sedangkan perwakilan dari MI Muhammadiyah 2 lainnya (kelas 1, 3,4,5,6) tidak mendapatkan juara.

Selamat MAHMOUD NUURAMIN RAIS, semoga selalu belajar dan belajar..Selamat ibu ATTIK ROOFIAH yang selalu sabar memberikan bimbingan dan mendampingi putranya dalam proses belajar, meskipun meraih gelar Sarjana Perikanan dari kampus Universitas Brawijaya, Malang tetapi rela menaruh ijazah di laci almari untuk menjadi manajer rumah tangga… Selamat ibu guru MI Muhammadiyah, atas kesabaran memberikan ilmu dan bimbingannya kepada Mahmoud NR. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin 3x…

Citayam, 16 Mei 2014

EKONOMI SYARIAH DAN RPJMN 2015-2019

EKONOMI SYARIAH DAN RPJMN 2015-2019
Oleh : Sasli Rais, SE, MSi*)

PENGANTAR
Momentum perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara dejure dan defacto telah dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, berarti sudah hampir 22 tahun proses perjuangan umat muslim baik yang berkecimpung di dunia akademis, pemerintahan, lembaga keuangan bank dan non perbankan, politik maupun sosial ekonomi masyarakat dalam rangka menegakkan dan menancapkan tonggak ekonomi syariah di Indonesia.

Seperempat abad usia perjuangan untuk menegakkan ekonomi syariah tersebut (kurun waktu 1992 – 2014), bukan merupakan waktu yang relatif singkat. Hal ini dikarenakan dalam tempo tersebut, sudah ada 6 kali pergantian Presiden Republik Indonesia -dari Ir. Sukarno, Jenderal Soeharto, Prof. Dr. Burhanuddin Jusuf Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri dan Dr. Susilo Bambang Yudoyono.
Kalau mau jujur, keterlambatan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas salah satunya adalah belum adanya dukungan secara penuh pemerintah dari awalnya. Hal ini terlihat dari belum diakomodirnya secara jelas dan tegas terhadap dukungan bagi ekonomi syariah di Indonesia dengan memasukkannya dalam dokumen rencana pembangunan pemerintah nasional pada masa penggunaan dokumen era garis-garis besar haluan Negara (GBHN) maupun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, RPJMN I (2004-2009) dan RPJMN II (2010-2014) – ternyata hal ini bukan hanya di tingkat pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

TAHUN POLITIK, TAHUN HARAPAN
Tahun 2014 ini merupakan tahun politik, sehingga kita dihadapkan pada hingar-bingar kampanye calon anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, baik berasal dari unsur partai maupun independen, dan ditutup dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan dilengkapi penyusunan struktur menteri periode 2015-2019. Kita dihadapkan pada asal usul anggota legislatif dari berbagai macam latarbelakang pendidikan, strata sosial, budaya, maupun idiologi politiknya. Dalam kondisi saat ini, sepertinya tidak ada yang dapat menyatukan kepentingan dan kebutuhan untuk pengembangan ekonomi syariah ke depannya kecuali karena kita sesama Muslim. Sementara ini tidak ada satu partai pun yang dapat dijadikan ‘anutan’ bagi umat Islam di Indonesia ini termasuk yang telah mengklaim sebagai partai Islam sekalipun.
Saat ini, justru harapan kita seharusnya lebih difokuskan pada bagaimana ‘kepentingan dan kebutuhan’ terhadap pengembangan ekonomi Islam itu menjadi hal penting bagi proses pembangunan nasional ke depannya.

EKONOMI SYARIAH vs PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Saat ini, semua kementerian/lembaga sudah merancang (kebijakan, sasaran, program, kegiatan) untuk masukan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) III Tahun 2015-2019. Selanjutnya kementerian negara perencanaan pembangunan nasional (PPN)/BAPPENAS mengkoordinasikan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 ini, dengan membuat alternatif draft RPJMN dengan melihat calon-calon presiden dan wakil presiden yang akan maju pada pemilian presiden pada tahun 2014 ini. sehingga diharapkan pada saat terpilih presiden nanti maka draft RPJMN sudah siap untuk digunakan oleh Presidan dan Wakil Presiden RI terpilih dengan menyesuaikan dengan visi dan misi yang disampaikan pada saat mencalonkan diri jadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Bagan 1:

Alur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bagan 1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2014

Mestinya, justru bagi kita yang terpenting sudah bukan lagi siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden tetapi bagaimana pada saat mempersiapkan draft RPJMN 2015-2019 ini, dimana sasaran yang telah ditetapkan adalah “memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK”. Hal ini dikarenakan masih ada waktu yang cukup panjang bagi pelaku ekonomi syariah merencanakan tindakan sampai dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dikeluarkannya Peraturan Presiden terkait RPJMN 2015-2019 ini. Karena, alangkah naifnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang dengan lebih cepat lagi apabila tidak ada sepatahkata pun dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang menuliskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jangan sampai terjadi lagi sebagaimana pada pemerintah tahun 2010-2014, dimana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum menjadi program prioritas presiden terpilih dan sasaran prioritas pembangunan nasional serta kebijakan dan strategi pembangunan nasional sehingga tidak ditemukan sepatahkata pun yang secara langsung tertulis dalam RPJMN 2010-2014 terkait pengembangan ekonomi dan keungan syariah. Justru kalimat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah baru ditemukan pada dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2013 dan 2014 pada Bab Ekonomi dimana hal ini pun hanya menyangkut isu ‘perbankan syariah’, sedangkan isu yang lainnya tidak secara jelas seperti pengembangan lembaga non perbankan syariah sehingga sebenarnya apabila ada dalam implementasinya lebih pun sifatnya masih sepotong-sepotong, seperti lahirnya UU Perbankan, Koperasi, sedangkan RUU perubahan tentang Asuransi, Pengelolaan Ibadah Haji, Keuangan Negara dan RUU Pegadaian, Jaminan Produk Halal sampai dengan Pertembakauan dan Minuman Keras masih terganjal di prolegnas DPR RI.

PENUTUP
Marilah kita bersama-sama, baik yang terjun pada dunia pemerintahan, akademisi, perbankan, praktisi bisnis sudah harus mulai mendekat kepada kementerian/lembaga terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia seperti Bappenas, Kemenkeu, Kementerian Agama, Kemendiknas, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, dsb sehingga target awal memasukkan isu ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJMN 2015-2019 dapat tercapai termasuk isu Sub Bab tersendiri pada Bab Ekonomi dimana didalamnya dapat dimuat penyusunan rancangan undang-undang Ekonomi Syariah sebagai payung hukum untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kedepannya.

Hal ini diharapkan dapat mendukung blue print (grand desain) dan action plan yang telah dibuat oleh lembaga terkait untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan langkah mudah pada saat nanti memasukkannya pada RPJP tahap selanjutnya (tahun 2026-2050). Pada akhirnya, setiap ada kebijakan baru pemerintah terkait segala hal yang mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki payung hukum yang kuat dan tidak menjadi perdebatan yang berarti dalam proses pengambilan kebijakan baik di dewan maupun di pemerintah sendiri.

Wallahu’alambissawab….

*) Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Program pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Dosen Tetap pada STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta.

Fatwa MeRokok & Bunga Bank

Kalau kita sepakat pengertian FATWA merupakan penjelasan hukum terhadap atas suatu hal yang merupakan jawaban terhadap suatu pertanyaan yang disampaikan umat“. maka disini berarti ada pihak yang mengajukan pertanyaan (individu/kelompok) dan ada pihak yang memberikan jawaban (individu/kelompok – ulama/Majelis Ulama)…

Karenanya, fatwa MUI yang dihasilkan merupakan suatu produk hukum berdasarkan proses cukup serius yang mestinya dilakukan dengan sungguh (dengan berlandasarkan hukum naqli dan akli yang tepat). Ulama yang terlibat dalam ‘menggodok’ suatu fatwa pun tidak sembarangan, melibatkan ulama yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan FATWA yang akan dikeluarakan sebagaimana munculnya fatwa MEROKOK dan BUNGA BANK. Perpaduan pemikiran ulama fiqh/ushul fiqh dipadu dengan ulama (cendikawan) ekonomi/keuangan/kesehatan/pendidikan/sosial kemasyarakatan diharapkan menghasilkan fatwa yang tepat. Oleh karena itu keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) cukup membantu memberikan arahan kepada umat Islam dalam menjalankan kehidupan di dunia ini melalui fatwa-fatwa nya. MUI sebagai kumpulan dari ulama yang sifatnya individu, kelompok besar Islam di Indonesia (Muhammadiyah, NU, Persis) dan kelompok lainnya sehingga seharusnya semua fatwa yang dihasilkan dari fatwa MUI tersebut haruslah diikuti oleh semua pihak dan ummat yang berada dibawahnya. bukan malah mementahkan dari luar MUI sehingga masyarakat awam dan ummat setiap kelompok tidak menjadi kebingungan termasuk dalam hal ini pasca keluarnya FATWA BUNGA BANK dan MEROKOK…

Memang di Indonesia ini banyak hal yang aneh dan terkesan lucu ….jangankan merokok dan bunga yang dari awal perbedaannya antara hukumnya mubah atau makhruh, makanya ketika keluar fatwa HARAM dari MUI, banyak pihak yang kebakaran JENGGOT nya baik dari kalangan mayarakat awam (tukang becak, buruh bangunan), pejabat pemerintah termasuk yang menamakan dirinya Kyai, Habib, Ustadz sampai preman jalanan maupun preman berkerah PUTIH…apalagi cukong-cukong yang mendapatkan manfaatkan besar dari pengeluaran umat Islam untuk merokok, bahkan menjadikan orang terkaya di Indonesia dan masuk Asia.

Tetapi apabila kita menggunakan pendekatan MASLAHAH MURSALAH, dalam mencermati hukum me-Rokok & Bunga Bank untuk kepentingan yang lebih besar dan masa depan umat Islam di Indonesia ini… Bersungguh-sungguh meninggalkan hal yang sifatnya MAKRUH untuk mengantarkan kepada KEHORMATAN PRIBADI setiap umat muslim dimata umat Islam sendiri sehingga tidak ada lagi anak-anak yang merengek minta uang saku, minta uang sekolah, ibu yang minta belanja, ibu yang minta uang untuk ke berobat anaknya yang sakit tetapi Bapaknya bilang tidak punya uang sambil pegang ROKOK dan menancapkan ROKOK di mulutnya, tidak ada lagi pengemis di jalan-jalan tanpa malu sambil merokok, tidak ada lagi bapak-bapak yang antri daging qurban, antri mendapatkan zakat, antri sembako sambil MEROKOK… sehingga umat lainnya pun akan menaruh hormat dengan konsistensi kita sebagai umat IslamFatwa MUI tentang Merokok. dan meninggalkan sepenuhnya yang sifat HARAM agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW sesungguhnya…

Memang ajaran Islam, selalu memberikan pilihan kepada umatnya. mau masuk pada kelompoknya malaikat atau kelompoknya syaithan…..

Wallahua’lambissawab, hanya kita yang dapat menjawab semua ituHukum Bunga_Fatwa MUI – Januari 2004 Hukum Merokok_Fatwa Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah – Maret 2010 Hukum Pornoaksi & Pornografi_Fatwa MUI – Februari 2001